Hukum Tata Negara

oleh : Arming, S.H

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Fenomena adaptasi secara keseluruhan dari hukum asing adalah bukan hal yang baru suatu preseden yang penting diberikan oleh persepsi hukum Romawi di Eropa barat selama bagian terkhir dari abat pertengan Eropa. Akan tetapi, presepsi dari hukum asing adalah sama sekali lain bila mana hal itu terjadi dalam suatu konteks dominasi politik asing, sebagaimana yang terjadi dengan pengambil alihan hukum barat di Asia dan Afrika, hal ini tidaklah demikian dengan kasus resepsi Eropa atas hukum Romawi, sewaktu hukum asing (Romawi) secara berangsur-angsur mulai digunakan oleh kekuasaan-kekuasaan politik bebas dan oleh kelompok-kelompok ekonomi bebas untuk melayani kepenting mereka sendiri bukan kepentingan asing manapun bukan menciptakan dependensi kultural apapun.
Dalam hal ini jika dipandang secara historis, di Negeri-Negeri bekas kolonial seperti Indonesia, hukum formal merupakan perangkat yang pernah dipakai oleh pemerintah kolonial untuk mengetatkan daya cengkeram mereka atas pribumi dan sumber daya alam yang dikuasai pribumi. Hukum kolonial tersebut, masih terus dipakai hingga kini, tidak hanya substansinya tetapi juga seringkali spiritnya yang menindas dan mengeksploitasi pada masyarakat pribumi khususnya. Karena itu, pembaruan hukum dalam konteks negara post-kolonial seperti di Indonesia, tak pelak lagi berhadapan dengan segala infrastruktur hukum yang memang dicangkokan (legal transplantation) mendekati utuh dari Negeri Belanda secara mutlak. Tanpa proses reflektif yang lebih dalam untuk memeriksa ulang warisan-warisan Belanda tersebut, pemerintah tetap mengikuti warisan-warisan itu secara serampangan. Pada titik ini, persoalan lain segera menunggu. Hukum yang dicangkokan buta terhadap realitas social di Negara Indonesia, sehingga ketika diterapkan, seringkali menjadi akar kekerasan struktural yang menghantam dengan keras hak-hak masyarakat lokal yang bernaung di bawah kekuatan hukum lokal. Inilah salah satu masalah yang terus diwariskan dalam tradisi hukum Indonesia. Apakah ini suatu ketidak mampuan Negara Indonesia untuk membentuk hukum sendiri (hukum dalam realitas sosial).
Transplantansi secara etimologis berarti pencangkokan. Dalam konteks hukum, transplantasi berawal dari warisan hukum kolonial Belanda di Negara-Negara bekas jajahan dimana, hukum-hukum itu serta merta digunakan sebagai bagian dari hukum Negara merdeka. Tetapi penggunaan tersebut menyimpan persoalan kontekstualisasi hukum yang seringkali berbeda antara negara tempat bersemainya pemikiran, azas dan rumusan-rumusan hukum dengan tempat penggunaannya. Selanjutnya, seperti lingkaran setan, Negara-Negara bekas kolonial terjebak kesulitan serius untuk melepaskan diri dari hukum kolonial karena senantiasa diproduksi dan direproduksi ulang dalam hukum-hukum lain di level makro maupun peraturan-peraturan dan lembaga pelaksana yang menjalanankan hukum itu sendiri.
Warisan tersebut juga menjelma dalam substansi peraturan agraria mengenai (bumi, air dan ruang angkasa) dan Sumber Daya Alam (pertambangan, hutan, tanah, pesisir, laut dan daerah aliran sungai) terutama untuk memeriksa bagaimana dan apa konsekuensi warisan tersebut ketika bertemu dengan hukum-hukum lokal yang berbasis pada identitas lokal masyarakat adat. Uraian akan berawal dari persoalan transplantasi substansi hukum agraria yang menimbulkan persoalan dalam hukum dan juga konflik lapangan. Persoalan ini akan diperiksa lebih luas dalam gagasan-gagasan hukum yang memperlihatkan bahwa masalah transplantasi hukum tidak hanya persoalan asimestris konsep hukum barat dalam konteks Indonesia tetapi juga pada gagasan, pengetahuan dan sejarah yang membingkainya.
Dengan itu juga sejalan Negara Indonesia yang menyatakan diri sebagai Negara hukum yang sebagian besar produk hukum yang dilahirkan melalui peraturan perundang-undang tertulis, masih banyak isi muatannya yang mengalir budaya-budaya hukum barat, padahal diketahui bahwa hukum barat sebagai peninggalan kolonial tersebut, tidaklah sesuai secara untuh dengan kehidupan masyarakat bangasa Indonesia pada khususnya, sehingga perlu dipertanyakan bahwa sampai sekarang Negara Indonesia mengalami ketidak mampuan dalam menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat adat Indonesia, dilatarbelakangi oleh faktor-faktor apa saja. Dengan demikian penulis akan menjawab dari permasalahan yang telah terpaparkan di atas.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah dampak pemberlakuan hukum barat di Indonesia mengenai agraria?
2. Faktor-faktor apakah yang mengakibatkan negara indonesia masih menganut hukum barat sehingga mempengaruhi masyarakat non barat?

C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui dampak pemberlakuan hukum barat di Indonesia mengenai agraria.
2. Untuk mengetahui secara mendalam faktor-faktor apakah yang mengakibatkan Negara Indonesia masih menganut hukum barat sehingga mempengaruhi masyarakat non barat.


















BAB II
PEMBAHASAN
A. Apakah Dampak Pemberlakuan Hukum Barat Di Indonesia Mengenai Agraria
Pada mulanya, sebelum masuknya orang asing ke Indonesia maka secara murni yang berlaku adalah hukum adat. Setelah kedatangan kolonial Belanda yang membawa hukumnya sendiri mulai menimbulkan akibat berlakunya dualisme hukum. Bahkan terjadi hukum antar golongan yang pada akhirnya menyebabkan pluralisme hukum.
Pengaruh kolonialis Belanda sangat mempengaruhi perkembangan hukum agraria di Indonesia. Eksistensi hukum barat dalam masyarakat-masyarakat non barat mempunyai, dalam arti yang penting, problem-problem kontra kultural yang diinternalisasikan, malah juga konflik, antara kebudayaan pribumi dan kebudayaan barat. Satu akibat daripadanya adalah sautu dualisme yang mendalam pada taraf institusi-institusi dan praktek-praktek institusi-institusi hukum akan kuasi hukum pribumi berada berdampingan dengan institusi-isntitusi praktik-praktik barat, akan tetapi juga di dalam sifat rakyat. Sering kali, sikap rakyat terhadap hukum corak barat adalah sikap tidak peduli kadang-kadang bermusuhan. Sebagaimana dikemukakan salah seorang ilmuan Jepang, “bagi seorang Jepang terhormat hukum adalah suatu yang tidak disukai, malah dibenci mengajukan orang kepengadilan untuk menjamin perlindungan atas kepentingan kita atau untuk disebut di dalam pengadilan meskipun dalam urusan perdata, adalah sautu hal yang memalukan” pandangan-pandang yang sama dapat dikutip dari masyarakat-masyarakat asia lainnya. Sikap negatif terhadap hukum corak barat ini sering kali dijelaskan sebagai manifestasi dari kesadaran hukum atau kesadaran hak-hak yang hampir belum berkembang. akan tetapi, penjelasan-penjelasan seperti itu adalah sangat problematis, mengingat fakta-fakta bahwa rakyat mempunyai pengalaman-pengalaman sadar akan tidak adanya keadilan dan kemarahan moral, meskipun merka tidak menyatakannya dengan lari pada pengadilan umum yang ada disutu Negara tersebut.
Dari hal yang terpaparkan di atas melihat di Negara Indonesia banyak sekali peraturan-peraturan yang diadopsi di Negara Indonesia menjelmakan hukum kolonial, yang dimana hal tersebut selalu menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya mengenai agraria (masalah pertanahan yang dimiliki oleh masyarakat adat) pada “khusunya”. Dalam banyak studi tentang warisan kolonial hukum agraria sekurang-kurangnya, ada dua warisan besar secara substansi hukum agraria kolonial Belanda ke dalam hukum Indonesia masa kini yang sering menjadi perdebatan pada kalangan akademisi: pertama, domein verklaring yang direproduksi lewat konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) . Disana Negara memiliki tiga kewenangan pokok, yakni: (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber-sumber agraria; (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Secara atributif, HMN dapat dikuasakan kepada pemerintah, masyarakat hukum adat dan daerah-daerah swatantra, sehingga HMN bisa diterjemahkan sebagai hak ulayat masyarakat adat yang berada pada level lokal.
Namun, dalam berbagai undang-undang sektoral, konsep HMN menyempit. UU Kehutanan menyebut HMN memberi wewenang kepada pemerintah, secara khusus Menteri Kehutanan untuk menjalankan kewenangan (1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. UU sumber daya air juga memberi kewenangan penyeleggaraan penguasaan air kepada pemerintah/pemerintah daerah.
Kecenderungan HMN ini, meski terlalu simplistis, paling tidak memperlihatkan bahwa posisi masyarakat adat yang diatur secara setara dengan pemerintah dalam rezim UUPA, nampaknya ditelikung menjadi relasi yang subordinat dengan pemerintah. Ketimpangan relasi diikuti dengan mengecilnya hubungan masyarakat adat dengan sumber-sumber agraria. UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air mensyaratkan pengakuan hukum sebagai basis legal sebelum masyarakat adat memiliki akses terhadap agraria dan sumber daya alam. Dalam hal ini, ada dua bentuk pengembangan baru atas rezim HMN, yakni: (1) untuk memperoleh haknya sebagai masyarakat adat, berbagai undang-undang ini mensyaratkan adanya pengakuan hukum yang diikuti oleh perangkat prosedur sebagai konsekuensi hukum untuk memastikan ukuran, tahapan dan standar hukum yang sedapat mungkin seragam sifatnya. (2) Hak penguasaan adat yang selevel dengan HMN dalam rezim UUPA dikurangi menjadi hak berbasis rezim perijinan. Disana, untuk mendapatkan hak tertentu atas hutan, masyarakat adat harus mengikuti sejumlah prosedur tertentu.
Persoalannya menjadi lebih rumit karena untuk mendapatkan hak memanfaatkan hasil hutan, masyarakat (hukum) adat harus melalui tahapan yang berlapis. Menurut temuan Rikardo Simarmata, setidaknya ada tiga langkah yang harus ditempuh yakni (1) harus diakui keberadaannya oleh pemerintah provinsi; (2) areal hutan adatnya harus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; (3) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota memberikan ijin pemanfaatan hasil hutan. Tahapan-tahapan tersebut, demikian rumitnya (birokratis, tidak ramah, high cost), sehingga hampir-hampir sulit ditempuh oleh masyarakat adat yang tidak terbiasa dengan prosedur formal. Dalam hal ini, hukum Negara sudah tidak lagi mengakui rezim penguasaan adat karena dengan menempatkannya dalam rezim perijinan, segera tertera implikasi konsep perijinan bahwa hak tradisional adat adalah sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dikerjakan tapi atas ijin pejabat yang berwenang, penguasaan tersebut boleh dikerjakan dengan membayar pajak, sebagai syaratnya.
Kedua, UUPA mewarisi rezim property rights hukum Barat, seperti pembagian jenis hak dalam pasal 16 maupun berbagai jenis hak lainnya dalam berbagai UU sektoral tetapi juga dalam prakteknya diterapkan di atas wilayah-wilayah tradisional yang tidak mengenal rezim hak tersebut. Sejumlah studi-studi empirik memperlihatkan bahwa ada perbedaan yang sangat nyata antara hak kategoris dan hak konkrit. Hak kategoris adalah konsep hukum yang membentuk hubungan umum hak antara kategori individu atau kelompok dengan kategori sumber daya. Contoh, kategori kepemilikan, hak pengusahaan hutan, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai. Hak kategoris mencakup aturan-aturan dan prinsip-prinsip umum yang diungkapkan dalam istilah-istilah umum dimana tanah, air dan secara mudah diperoleh, dipindahkan maupun dialihkan. Hak konkrit, sebaliknya, hubungan hak dibentuk antara orang atau kelompok konkrit dengan sumber daya konkrit, dimana kriteria hukum dari kategori hak, hadir dalam hubungan sosial yang konkret. Dalam konteks ini, hak privat yang diagung-agungkan dan ditulis ulang dalam UUPA, seringkali tidak kompatibel dengan kondisi empirik dalam hubungan hak di Indonesia.
Sehingga secara esensial dengan adanya pemberlakuan hukum barat terhadap masyarakat non barat seperti di Negara Indonesia, mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat khususnya dibidang agraria.

B. Faktor-Faktor Apakah Yang Mengakibatkan Negara Indonesia Masih Menganut Hukum Barat Sehingga Mempengaruhi Masyarakat Non Barat
Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, beberapa pakar berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem hukum campuran atau yang lebih dikenal disebut mixed legal system.
Model mixed legal system atau sistem hukum campuran dapat terjadi karena sejarah pengaruh hukum asing dalam hukum lokal yang dianut oleh negara tersebut atau dapat pula terjadi karena pengaruh dari hukum internasional yang diadopsi oleh negara sebagai bagian dari komunitas internasional (translokasi hukum/ translocation of laws atau transplantasi hukum/ legal transplants).
Kendati banyak negara menerapkan model mixed legal system, namun antara satu dengan lainnya berbeda-beda variasinya. Bukan sekadar varian substantif dari sistem-sistem yang menjadi campuran, tetapi juga pola struktur dan kecenderungan budaya hukumnya. Variasi sistem-sistem hukum itu bisa dalam suatu dominasi satu sistem terhadap sistem hukum yang berlaku lainnya atau juga dapat berupa bentuk yang lain yakni beberapa sistem hukum diperlakukan secara bersamaan dengan konsep harmonisasi.
Dengan kondisi pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia maka sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum campuran (mixed legal system) dengan sistem hukum utamanya yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (Romano-Germanic Legal System atau disebut juga Hukum Sipil/ Civil Law). Sistem hukum yang lebih mengarah kepada sistem hukum Eropa Kontinental tersebut dilatarbelakangi hubungan sejarah Indonesia sebagai negara jajahan Belanda, dimana sistem hukum yang dianut negeri Belanda adalah sistem hukum Eropa Kontintal. Selain berdasarkan pada sejarah pengaruh hukum asing di atas, dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum campuran adalah dikarenakan beberapa hal seperti :
1. Dilihat dari substansi hukum asas dan kaidah hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional. Tiga sistem yang pertama merupakan akibat politik hukum masa penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarkan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasai untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern.
2. Ditinjau dari segi bentuk sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis, Para pelaksana dan penegak hukum senantiasa mengarahkan pikiran hukum pada peraturan-peraturan tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan Yruisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama.
3. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan-kekososngan baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat.
4. Keadaan lain dari hukum kita dewasa ini adalah sifat departemental centris. Hukum khususnya peraturan perundang-undangan sering dipandang sebagai urusan departemen bersangkutan. Misalnya peraturan perundang-undangan pemerintah daerah adalah semata-mata urusan Departemen Dalam Negeri, peraturan perundang-undangan industri adalah semata-mata urusan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan lain sebagainya.
5. Masuknya pengaruh hukum asing (foreign law) yang bersumber dari tradisi common law. Dalam hal ini banyak bersentuhan dengan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi (economic law). Ketentuan-ketentuan UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai misal telah mengadopsi lembaga hukum yang bersumber dari tradisi common law tersebut. Contoh lain dapat dikemukakan atas keberadaan UU Kepailitan, UU Antimonopoli, juga sejumlah undang-undang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).
Dianutnya sistem hukum campuran oleh negara Indonesia, yang secara umum berkarakter asli tradisi civil law (civilian in origin), diperkaya dengan prinsip-prinsip common law, hukum Islam, dan hukum adat sejalan dengan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto. yang menyatakan bahwa adopsi unsur-unsur hukum asing dari hukum adat, hukum Amerika atau hukum Inggris tentu saja mungkin, akan tetapi konfigurasi atau pola sistemiknya yang Eropa itu tidaklah mungkin dibongkar sama sekali. Hal ini dapat dimengerti karena sistem Eropa Kontinental (civil law), telah tersosialisasi secara berterusan dan telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama ratusan tahun. Jimly Asshiddiqie, juga mengakui tentang sistem hukum campuran yang dianut dan dikembangkan Indonesia yang menurutnya secara historis, sistem hukum nasional Indonesia seperti dikenal saat ini memang sudah sejak lama bersumber dari berbagai sub sistem hukum, yaitu sistem barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, ditambah dengan praktek-praktek yang dipengaruhi oleh berbagai perkembangan hukum nasional sejak kemerdekaan dan perkembangan-perkembangan yang diakibatkan oleh pengaruh pergaulan bangsa Indonesia dengan tradisi hukum dari dunia Internasional . Kondisi sistem hukum campuran yang dianut dan dipratekkan di Indonesia tidak terlepas dari pengakuan dan penghormatan UUD 1945 terhadap pluralisme hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat . Kata plural dalam konteks ini adalah suatu ungkapan yang menunjukan kepada sesuatu yang banyak, atau adanya keanekaragmaan dan perbedaan. Keanekaragaman disebut adakalanya mengacu pada adanya perbedaan latar belakang masyarakat dari segi suku bangsa, budaya, maupun agama yang dianut dalam suatu bangsa dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia terdapat bermacam-macam suku, ras, agama, kebudayaan, hukum dan lain-lain, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu bangsa Indonesia.
Secara esensial bahwa factor-faktor Negara Indonesia tidak dapat mandiri dalam menciptakan dan menganut hukum murni di Indonesia, hal-hal tersebut dikarenakan bahwa dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang adanya penjajahan dalam Negara Indonesia yang dari zaman penjajahan kolonial khususnya tidak sudah diberlakukan hukum kolonial yang mana dari hukum kolonial tersebut juga, sudah mempengaruhi hukum adat yang ada di Negara Indonesia sehingga penerapannya masih diberlakukan sampai sekarang, juga berdampak pada masalah agraria, baik masalah kepemilikan tanah dan sebagainya. Sehingga diperlukan penyesuaian kembali untuk dapat menciptakan suatu tatanan hukum yang memahami masyarakat non barat pada khususnya. Singkat kata sekiranya Negara Indonesia dan para penegak hukumnya dapat memberikan dan membentuk hukum secara sosiologis hal ini penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dan pola-pola prilakuan. Yang bertujuan berkisar pada pokok-pokok nilai manusia dan masyarakat secara luas.

















BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sikap negatif (dampak) terhadap hukum corak barat ini sering kali dijelaskan sebagai manifestasi dari kesadaran hukum atau kesadaran hak-hak yang hampir belum berkembang. akan tetapi, penjelasan-penjelasan seperti itu adalah sangat problematis, mengingat fakta-fakta bahwa rakyat mempunyai pengalaman-pengalaman sadar akan tidak adanya keadilan dan kemarahan moral. Sehingga secara esensial dengan adanya pemberlakuan hukum barat terhadap masyarakat non barat seperti di Negara Indonesia, mempunyai dampak negatirf yang cukup signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat khususnya dibidang agrarian.
2. Adanya pejalanan sejarah yang panjang dari penjajahan yang dilakukan oleh penjajah kolonial khusunya, penerapan hukum juga dari masa lalu yang diterapkan sudah menjadi darah daging dalam dunia hukum di Indonesia sehingga mempengaruhi hampir semua aspek, bukan hanya pada aspek agraria semata melainkan aspek-aspek lain juga ikut terpengaruhi terhadap budaya hukum barat yang sejak dulu sudah diterapkan.
B. Saran
1. Meskipun Negara Indonesia masih menganut hukum barat yang diberlakukan juga kepada masyarakat non barat, berkenaan dengan permasalahan agrarian yang dialami oleh masyarakat adat khusunya di Negara Indonesia diberikan keistemewaan “dalam artian” tidak diberlakukan budaya hukum barat tersebut secara mutlak, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat adat pada umumnya.
2. Para penegak hukum di Negara Indonesia kiranya dapat berfikir dan berkreasi untuk merubah dan membentuk hukum yang sesuai dengan masyarakat Indonesia pada khusunya, sehingga hukum yang berlaku di Negara Indonesia dapat diterapkan sesuai keinginan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam berhukum.


















Daftar Pustaka
Admin,“periodisasi Perkembangan Hukum Agraria”, http://pena.aminuddinsalle.com/ 2010.
Steni,Bernadinus, “Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal Dan Persoalan Agraria” http://my.opera.com/bernads/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-lokal-dan-persoalan-agraria. ,2008.

Peters Koesriani Siswosoebroto.A.AG, “Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum”,PT.Sinar Agape Press. Jakarta. 1988.

Sinurat MeKar, “Sistem hukum di Indonesia”,http://mekar-sinurat.blogspot.com/2010/02/sistem-hukum-indonesia.html ,2010.
Simarmata, Rikardo, “Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia”, UNDP, Jakarta, 2006.

Soekanto Soerjono, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Undang-Undang Nomor 5 1960 Tentang Pokok Agraria.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945.